KLIK-KOMPAS: Tinggal di Baleendah membuat Ridho Budiman Utama (RBU) tahu betul bagaimana dampak dari banjir yang terjadi di cekungan Bandung. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat ini pernah terlambat melaksanakan kunjungan kerja dan tidak dapat menghadiri Rapat Paripurna karena terjebak banjir. Bagaimana solusi permasalahan banjir dalam sudut pandangnya? Berikut wawancara wartawan Radar Bandung, Azam Munawar, dengan RBU beberapa waktu lalu. Menurut Bapak apa penyebab banjir di cekungan Bandung ini?
Kita pahami bersama bahwa banjir terjadi karena kerusakan lingkungan hidrologi di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum . Ketika intensitas hujan tinggi, Sungai Citarum dan anak anak sungainya meluap menggenangi daerah produktif dan permukiman. Padatnya penduduk sepanjang sungai dan sistem drainase lokal yang buruk menyebabkan air banjir lokal tertahan dan tidak bisa masuk ke sungai.
Bagaimana solusi terbaiknya?
Solusi penanganan banjir di cekungan Bandung saya yakin sudah sering dibahas dan dirumuskan. Bahkan sudah sering disampaikan bahwa solusi tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan aspek struktural dan nonstruktural, sosio-kultural, simultan dari hulu ke hilir, dan sinergi multisektor bersama masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana manajemen implementasinya.
Saran konkretnya?
Pertama, perlu dibentuk sebuah lembaga strategis daerah dengan tupoksi rehabilitasi DAS Citarum. Tentunya bukan hanya lembaga pemerintah saja yang bekerja, lembaga ini pun perlu didukung pula oleh masyarakat, misalnya dengan penguatan kelompok dan kader masyarakat peduli lingkungan.
Kedua, melakukan pendekatan sosial ekonomi dan budaya. Bagi penduduk peladang di kawasan konservasi sangat perlu diupayakan alih mata pencaharian yang lebih kondusif. Sementara itu, untuk masyarakat yang bermukim di daerah banjir, kita dapat mengupayakan revitalisasi permukiman akrab banjir atau relokasi melalui pembangunan rumah susun. Relokasi industri tampaknya perlu dilakukan secara selektif dan bertahap. Tidak lupa, mengingat pendekatannya adalah sosial ekonomi dan budaya, sudah selayaknya pula kita menghidupkan kembali nilai-nilai positif kearifan lokal dan orientasi pembangunan yang ramah lingkungan.
Ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, sangat penting untuk menerapkan kebijakan interval waktu penebangan hutan kayu, misalnya 5 sampai 10 tahun. Di daerah tampungan air perlu diatur pula regulasi yang lebih ketat mengenai perijinan konversi lahan. Kita berharap masyarakat pun dapat memahami bahwa di lahan dengan kelerengan di atas 300 sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk pertanian semusim. Upaya pengendalian lain misalnya penertiban garis sempadan sungai, pengendalian limbah domestik, industri, peternakan dan Pertanian. Tak kalah pentingnya pembentukan Satuan Polisi Lingkungan dan operasionalisasi kerjasama TNI dalam penjagaan hutan.
Keempat, rehabilitasi dan pemulihan. Upaya ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat dari banjir. Yang cukup mendesak adalah normalisasi Sungai Citarum segmen Sapan-Nanjung dan sembilan anak sungainya serta reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis bersama seluruh pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang perlu dibangun sejumlah waduk atau situ buatan, polder atau retensi, sumur resapan, dan kanal utara dan selatan. Dalam hal konservasi, perlu dilakukan perluasan lahan konservasi, pengembangan hutan koloni, penataan kawasan permukiman dan industri di bantaran sungai, hingga pembentukan kawasan-kawasan baru.
Lalu bagaimana peran strategis Pemerintah Kabupaten Bandung?
Area rawan banjir di cekungan Bandung memang merupakan rangkaian DAS Citarum yang menjadi urusan pemerintah provinsi dan pusat. Tetapi karena mayoritas masyarakat terdampak adalah warga Kabupaten Bandung, maka kita tidak boleh berdalih bahwa masalah tersebut bukan urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Selayaknya pemerintah daerah kita melakukan upaya-upaya endorcement atau mendorong realisasi setiap solusi yang telah dirancang dan memfasilitasinya agar masalah segera teratasi. Di samping itu, diperlukan pula dukungan dari berbagai pihak karena solusi permasalahan banjir ini tidak lepas pula dari keberhasilan rekayasa sosial yang justru lebih rumit jika dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat normatif struktural.[radarbandung]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar